VISI DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU

"Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa/Kelurahan menuju Kemandirian Desa/Kelurahan"

adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah :

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi yaitu: 

Pertama, menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah nyata menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya, penyediaan fasilitas, informasi, modal, lapangan kerja, pasar dan perdagangan infrastruktur yang memadai. Ketiga, Permberdayaan mengandung pula arti melindungi, mencegah lemah menjadi bertambah lemah.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama

Pemerintahan Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan sal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara.

Pembangunan Desa adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

 

MISI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI RIAU

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau 2014-2019 adalah :

1. Peningkatan dan Pemantapan Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan serta Kepegawaian dan Umum

2. Peningkatan dan Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelurahan serta Sosial Budaya dan Komunitas Adat.

3. Peningkatan dan Pemantapan Permbedayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Pengembangan Kapasitas, pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

4. Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Infrastruktur dasar sarana prasarana, resetlemtn, perumahan masyarakat miskin, dan Ekonomi Masyarakat Desa dan Kelurahan.

5. Peningkatan dan Pemantapan Analisa Kebutuhan serta Permasyarakatan Teknologi Tepat Guna.