Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Syarifuddin AR menyayangkan pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir yang menyatakan bahwa kegiatan rapat koordinasi (Rakor) pembinaan dan pengawasan dana desa yang digelar Satker Dekonsentrasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) hanya sebagai ajang pemborosan di akhir tahun.

Syarifuddin menegaskan, bahwa kegiatan itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab XIV Pasal 112 dan Pasal 114 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ditambah lagi, ia beberapa waktu lalu menerima surat arahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Surat bernomor 157.1/DPPMD.I/X/2017 itu isinya tentang Optimalisasi Satker Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017.
Di mana, pada poin pertama disebutkan PMD diminta untuk mengalokasikan kegiatan pelatihan, peningkatan, kapasitas tenaga pendamping profesional dan kegiatan rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan penggunaan desa.

Kemudian, pada poin kelima disebutkan bahwa sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari hasil optimalisasi anggaran APBN Kemendes PDTT.
"Kegiatan ini dibiayai APBN dan diamanatkan oleh Kemendes. Tujuannya untuk memberikan pembinaan dalam upaya menekan perkara hukum yang menjerat aparat desa selaku penerima dana desa. Kami sangat menyayangkan pernyataan pak Bupati Meranti tersebut," kata Syarifuddin yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Sosial (Dissos) Provinsi Riau ini kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Jumat (1/12/2017).
Selain itu, lanjut Syarifuddin, kegiatan rakor ini juga merupakan tindak lanjut dari MoU antara Polri bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDTT mengenai pengawasan dana desa beberapa waktu lalu.
"Jadi tidak ada unsur politik di sini. Kegiatan ini juga dilakukan oleh provinsi lain sesuai perintah kementerian. Di mana letak salahnya?," tandasnya. ***

https://www.goriau.com/berita/pemerintahan/jalankan-amanat-kemendes-pdtt-dan-dibiayai-apbn-kegiatan-pmd-riau-justru-dikritik-syarifuddin-kami-menyayangkan-pernyataan-bupati-meranti.html